Selama ini, banyak yang mengira bahwa krisis tata kelola publik cuma terjadi di negara berkembang. Tapi kasus terbaru dari salah satu pemerintah daerah (council) di Australia membuktikan sebaliknya. Negara maju pun ternyata bisa kecolongan.
Audit terbaru dari otoritas pengawasan keuangan Australia membongkar kondisi serius: pegawai yang bekerja dari Karibia tanpa izin, dana publik yang dipakai semaunya, hingga layanan masyarakat yang terbengkalai. Ini bukan sekadar salah urus, tapi potret kegagalan sistem pengawasan internal yang mengakibatkan bencana finansial di tingkat lokal.
Gegernya Audit Pemerintah Daerah di Australia
Baru-baru ini, publik Australia dibuat tercengang. Sebuah laporan audit dari Auditor General Western Australia membongkar kondisi carut-marut di salah satu pemerintah daerah. Bukan cuma salah kelola dana, tapi juga ketimpangan rekrutmen, layanan publik yang terbengkalai, dan bahkan ada pegawai yang bekerja dari luar negeri tanpa izin. Waduh!
Kok Bisa? Begini Kronologi dan Temuannya
Audit tersebut menemukan bahwa pemda ini tidak punya sistem pengawasan internal yang memadai. Salah satu staf senior diketahui bekerja jarak jauh dari Karibia selama berbulan-bulan, tanpa proses atau dokumentasi yang sah. Lalu ada juga pemutusan kerja sepihak terhadap sejumlah pegawai, serta penggunaan dana publik yang nggak nyambung sama prioritas daerah.
Masalah-masalah ini bikin banyak layanan dasar—seperti kebersihan dan infrastruktur—ikut terganggu. Nggak cuma bikin rugi keuangan, tapi juga bikin warga lokal kena imbas langsung.
Kenapa Ini Jadi Masalah Besar Banget?
Mungkin kelihatannya seperti masalah kecil di satu daerah, tapi kalau ditarik lebih luas, ini nunjukin kalau sistem pengawasan di tingkat lokal bisa sangat rentan. Tanpa kontrol yang ketat, otonomi daerah bisa disalahgunakan. Dan ketika pengelolaan anggaran amburadul, yang kena imbasnya ya masyarakat juga.
Masalah ini juga bikin publik kehilangan kepercayaan pada pejabat daerah. Lebih bahaya lagi, ini bisa merusak kredibilitas sistem pemerintahan secara keseluruhan.
Siapa Saja yang Terdampak?
Dampaknya nggak cuma dirasakan oleh warga daerah itu. Pejabat-pejabat yang terlibat kini sedang diperiksa. Pemerintah pusat pun mulai turun tangan, karena kondisi ini bisa berdampak secara nasional. Regulator dan lembaga ombudsman juga ikut sibuk mengevaluasi sistem audit dan tata kelola yang ada sekarang.
Bahkan beberapa BUMN daerah yang terhubung dengan layanan publik pun ikut terganggu aktivitasnya. Jadi ya, efek domino banget.
Harus Gimana? Ini Solusi Nyatanya
Ada beberapa hal yang bisa dan harus dilakukan:
- Audit nggak bisa cuma soal angka, tapi juga perilaku organisasi dan kebijakan manajemennya.
- Perlu unit pengawasan internal yang benar-benar berfungsi, bukan cuma formalitas di atas kertas.
- Data dan laporan keuangan harus terbuka ke publik, biar bisa ikut mengawasi.
- Gunakan teknologi pemantau real-time, supaya anomali bisa dideteksi sejak awal.
- Dan terakhir, didik pejabat tentang etika dan integritas, biar ngerti tanggung jawab moralnya.
Belajar dari Kasus Ini: Indonesia Wajib Siaga
Kalau dilihat, kasus ini nggak jauh beda dari kondisi di beberapa daerah di Indonesia. Kita juga sering dengar soal proyek fiktif, dana hibah yang nggak jelas, atau jabatan yang dibagikan atas dasar “kedekatan”.
Apakah Indonesia butuh audit tata kelola daerah yang lebih rutin dan dalam? Jawabannya jelas: iya. Jangan sampai sistem yang seharusnya menjaga uang rakyat malah jadi celah untuk penyalahgunaan.
Audit Itu Harusnya Jadi Alarm, Bukan Pemadam
Intinya, audit bukan cuma buat cari kesalahan setelah semuanya telanjur rusak. Audit itu seharusnya jadi alarm dini, supaya penyimpangan bisa dicegah, bukan sekadar dicatat. Kalau kita biarkan tata kelola seperti ini berjalan tanpa kontrol, maka kita sebenarnya sedang membiarkan uang rakyat digerus secara perlahan.
Kesimpulan: Waspada Sejak Dini, Audit Bukan Sekadar Formalitas
Kasus yang terjadi di Australia ini bukan hanya jadi tamparan bagi pemerintah lokal di sana, tapi juga bisa jadi pelajaran buat banyak negara—termasuk Indonesia.
Audit bukanlah prosedur tahunan yang sekadar menggugurkan kewajiban. Ia adalah alat kontrol yang hidup, yang seharusnya bisa mencegah sebelum terjadi, bukan hanya mencatat setelah semuanya rusak.
Kalau audit governance diabaikan, maka yang akan membayar harga mahalnya adalah masyarakat. Bencana keuangan tak mengenal batas negara, dan hanya bisa dicegah lewat pengawasan yang jujur, profesional, dan sistematis.