Transaksi Pihak Berelasi dalam Perspektif Akuntansi dan Pajak

Transaksi Pihak Berelasi dalam Perspektif Akuntansi dan Pajak

Transaksi pihak berelasi adalah transaksi yang terjadi antara suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Pihak-pihak ini dapat berupa entitas induk, entitas anak, afiliasi, direktur, pejabat, anggota keluarga dekat, dan entitas lain yang memiliki hubungan pengendalian atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan.

Transaksi pihak berelasi memiliki potensi untuk menimbulkan konflik kepentingan dan asimetri informasi, sehingga perlu cermat dan terungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan.

Perspektif Akuntansi

Dalam perspektif akuntansi, transaksi pihak berelasi telah teroatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 tentang Transaksi Pihak Berelasi. PSAK 7 mewajibkan perusahaan untuk:

  • Mengidentifikasi pihak berelasi
  • Mengungkapkan informasi tentang transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangan, termasuk jumlah, sifat, dan kondisi transaksi
  • Menilai kewajaran transaksi pihak berelasi dengan menggunakan prinsip arm’s length transaction
  • Mencatat keuntungan atau kerugian dari transaksi pihak berelasi yang tidak wajar

Tujuan pengungkapan informasi transaksi pihak berelasi adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai:

  • Independensi manajemen
  • Kemungkinan terjadinya konflik kepentingan
  • Potensi penyalahgunaan aset perusahaan
  • Kualitas informasi keuangan

Perspektif Pajak

Dalam perspektif pajak, transaksi pihak berelasi juga perlu memperhatikan karena dapat berdampak pada penghasilan kena pajak perusahaan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur bahwa transaksi pihak berelasi harus berlaku dengan prinsip arm’s length transaction. Artinya, transaksi harus berlaku dengan harga, syarat, dan kondisi yang sama seperti yang disepakati antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Jika transaksi pihak berelasi tidak dilakukan dengan prinsip arm’s length transaction, maka Direktur Jenderal Pajak (DJP) berhak untuk melakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan kena pajak perusahaan.

Dampak Pajak Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi pihak berelasi dapat berdampak pada pajak penghasilan perusahaan dalam beberapa hal, antara lain:

  • Penghasilan kena pajak: DJP dapat melakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan kena pajak perusahaan jika transaksi pihak berelasi tidak memberlakukan dengan prinsip arm’s length transaction.
  • Pajak penghasilan terutang: Koreksi fiskal terhadap penghasilan kena pajak akan berakibat pada perubahan pajak penghasilan terutang perusahaan.
  • Penalti: DJP dapat mengenakan sanksi denda kepada perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kesimpulan

Transaksi pihak berelasi memiliki implikasi penting dalam akuntansi dan pajak. Perusahaan perlu memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku terkait transaksi pihak berelasi untuk menghindari potensi risiko dan memastikan kewajiban akuntansi dan pajak terpenuhi dengan baik.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top